Fenomena MBG: Antara Niat Baik Negara dan Realitas Pengorbanan Sosial

Silviyana Anggraeni (foto: ist)

SUARABHINNEKA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini menjadi salah satu agenda pemerintah yang paling banyak menyita perhatian publik. Di satu sisi, MBG dipromosikan sebagai langkah strategis negara untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, mencegah stunting, dan menyiapkan generasi unggul di masa depan.

Di sisi lain, program ini juga memantik gelombang kritik luas dari masyarakat yang menilai bahwa, MBG bukanlah prioritas paling mendesak saat ini, bahkan dianggap mengorbankan banyak aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan keadilan publik.

Fenomena ini menunjukkan satu hal penting: kebijakan publik tidak pernah berdiri di ruang hampa, melainkan selalu berhadapan dengan realitas hidup masyarakat yang kompleks, timpang, dan sering kali terluka.

Tidak dapat dipungkiri, secara normatif MBG adalah program yang terdengar mulia. Di mana Negara hadir untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang layak. Namun, kenyataannya, niat baik saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah konteks: Kapan program itu dijalankan, dalam kondisi sosial seperti apa, dan apa konsekuensi bagi masyarakat luas.

Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, meningkatnya harga kebutuhan pokok, melonjaknya biaya pendidikan, kesehatan yang masih mahal, serta lapangan kerja yang semakin sempit, kehadiran MBG justru memunculkan pertanyaan besar: Apakah negara sedang menyembuhkan luka, atau sekadar menambalnya dengan kebijakan simbolik?

Salah satu kritik paling kuat terhadap MBG adalah besarnya anggaran yang dialokasikan. Masyarakat mempertanyakan, dari mana dana itu diambil dan apa yang harus dikorbankan untuk menjalankannya. Banyak pihak menilai bahwa MBG secara tidak langsung menggeser prioritas anggaran dari sektor yang lebih mendesak.

Program tersebut, mengorbankan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, mengabaikan kebutuhan struktural masyarakat seperti lapangan kerja, subsidi pangan, dan layanan kesehatan murah. Dari sinilah muncul kegelisahan kolektif: negara tampak dermawan pada satu kelompok, tetapi abai pada penderitaan kelompok lain.

Masalah gizi anak sejatinya tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan kemiskinan struktural, ketimpangan akses pendidikan, rendahnya pendapatan keluarga, beban ganda yang ditanggung perempuan dan ibu. Tanpa menyentuh akar masalah tersebut, MBG berisiko menjadi kebijakan tambal sulam. Anak diberi makan di sekolah, tetapi pulang ke rumah dengan orang tua yang menganggur. Anak mendapat gizi siang hari, tetapi ibunya masih harus berutang untuk memenuhi kebutuhan dapur malam hari. Dalam konteks ini, MBG terasa seperti solusi instan atas masalah yang sangat sistemik.

Sebagai masyarakat yang masih sangat bertumpu pada peran domestik perempuan, kebijakan MBG juga memiliki dampak yang sering luput dari perhatian. Perempuan terutama ibu tetap memikul tanggung jawab utama soal pangan, pengasuhan, dan ekonomi rumah tangga. Ketika negara mengambil alih satu aspek kecil (makan siang anak), tetapi tidak memperkuat posisi ekonomi dan sosial perempuan, maka ketidakadilan tetap berlangsung. Perempuan tetap bekerja dalam sunyi, sementara kebijakan publik sering kali berbicara dengan bahasa statistik, bukan pengalaman hidup.

Sebagian masyarakat juga membaca MBG sebagai kebijakan populis mudah dikomunikasikan, mudah disukai, dan efektif secara politik. Namun kebijakan populis sering kali berumur pendek jika tidak disertai fondasi keadilan sosial yang kuat. Padahal Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu memberi, tetapi negara yang mampu mendengarkan, mengoreksi, dan menunda jika memang belum waktunya.

Jadi apa yang sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat? fenomena MBG hari ini sesungguhnya membuka ruang refleksi yang lebih luas: Apa yang lebih dibutuhkan masyarakat, makan gratis, atau pekerjaan yang layak?, apakah anak-anak membutuhkan makanan instan, atau orang tua yang berdaya secara ekonomi?, apakah bangsa ini sedang membangun generasi unggul, atau sekadar menenangkan kegelisahan publik dengan kebijakan simbolik?

Hari ini kita harus berani mengakui dan berkata MBG bukanlah program yang sepenuhnya salah. Namun dalam kondisi sosial saat ini, ia menjadi cermin ketegangan antara negara dan realitas rakyatnya. Kritik yang muncul bukanlah bentuk penolakan terhadap kepedulian negara, melainkan seruan agar kebijakan publik lebih berpihak pada keadilan struktural, bukan sekadar citra kebaikan. Karena sejatinya, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat tidak diciptakan dari satu piring makan, melainkan dari rasa aman, adil, dan bermartabat dalam menjalani hidup.