Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Lamongan Tahun 2027, Ini Pesan Wabup Dirham
Wabup Dirham saat memberikan arahan Forum Konsultasi Publik APBD Lamongan 2027 (foto: ist)
SUARABHINNEKA, LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan gelar forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di Aula Gadjah Mada Gedung Pemkab Lt.7, Rabu (21/1/2026).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lamongan, Sujarwo menjelaskan bahwa, RKPD memiliki peran penting sebagai landasan utama penyusunan anggaran tahunan.
Selain itu, juga untuk menjabarkan prioritas pembangunan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) selama satu tahun, yang memuat kerangka ekonomi, program prioritas, rencana kerja, serta pendanaannya.
“Dari situ nantinya menjadi dasar KUA-PPAS APBD dan pedoman kerja SKPD, sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan,” ujarnya Sujarwo.
Lebih jauh, Sujarwo menerangkan, pada tahun 2027, tema yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah “Percepatan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi Strategis Yang Berwawasan Lingkungan”.
“Dalam realisasinya akan diwujudkan melalui 15 program prioritas, yang mencakup berbagai sektor pembangunan strategis,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara menjelaskan, program yang akan direalisasikan mencakup transformasi sosial-ekonomi melalui inisiatif seperti Lamongan Sehat, UMKM Naik Kelas, Pendidikan Perintis, Ramasinta (Pariwisata Ramah dan Terintegrasi), Desa Berjaya, Yakin Semua Sejahtera (YSS).
“Selain itu juga untuk melanjutkan pembangunan Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula), Prestasi Pemuda dan Olahraga, 100 persen, Pelayanan Publik Berkualitas, Lamongan Menyala, Lamongan Hijau, Lamongan Nyantri, Desa Pintar, dan Lamongan Tangguh,” terang Wabup Dirham.
Wabup Dirham mengungkapkan, seluruh program prioritas memiliki tujuan mewujudkan kejayaan Lamongan berkelanjutan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan keharmonisan masyarakat.
“Forum konsultasi publik yang resmi dibuka hari ini akan membahas terkait penyusunan RKPD. RKPD sendiri memiliki peran penting sebagai landasan utama dalam penyusunan rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun. Tentu juga berpengaruh pada dampak yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang dilakukan,” tutur Wabup Dirham.
Pada kesempatan tersebut juga dibahas mengenai permasalahan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung stagnan, angka kemiskinan masih tinggi, pertumbuhan tenaga kerja yang lebih tinggi dari kesempatan kerja, dan lainnya.
Untuk mengatasi angka kemiskinan yang masih tinggi, Wakil Bupati Lamongan yang akrab disapa Mas Dirham mengarahkan agar pola pengentasan melalui bantuan sosial diubah menjadi pola pemberdayaan yang terus dikembangkan. Kebijakan ini bertujuan agar penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu mandiri, produktif, dan keluar dari kemiskinan.
“Selain pendataan yang harus ditertibkan, pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pola pemberdayaan. Karena hal tersebut lebih efektif membawa perubahan dibandingkan dengan hanya menyerahkan bantuan,” kata Dirham.
“Capaian indikator kinerja makro di tahun 2025 harus terus ditingkatkan untuk mencapai target 2027. Seperti pada indikator indeks pembanguann manusia yang mampu mencapai 76,81 di tahun 2025 (target 76,50), akan ditargetkan 77,80 di tahun 2027,” pungkasnya (az).
