Makan Bergizi Gratis dan Tantangan Deflasi Ekonomi

M. Nur Ali Zulfikar (foto: az)

SUARABHINNEKA – Sebentar lagi. Probowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sesuai jadwal, keduanya akan dilantik 20 Oktober 2024 menggantikan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin.

Di awal kepemimpinannya. Prabowo – Gibran diprediksi akan mengalami guncangan besar di bidang ekonomi. Pasalnya, saat ini Indonesia sedang mengalami deflasi terbesar sepanjang sejarah.

Belum lagi ditambah dengan beban hutang negara yang akan jatuh tempo pembayaran sebesar Rp 800 triliun, ditambah pembayaran bunga utang Rp 552,9 triliun. Jika di total, pemerintah harus membayar Rp 1.353,23 triliun pada pada 2025 atau setara 45% dari Rp 3.005,1 triliun pendapatan negara di APBN 2025. Sehingga pemerintahan Prabowo- Gibran harus cerdik dalam mengatur belanja negara.

Di tengah kondisi keuangan negara yang demikian, pasangan yang terpilih dalam Pemilihan Umum 2024 itu, tetap akan menggenjot quick win atau program hasil terbaik cepat (PHTC) salah satunya makan bergizi gratis.

Makan Bergizi Gratis
Program makan siang bergizi gratis pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 71 triliun. Program tersebut, ditargetkan menyasar 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Anggaran jumbo itu se-akan menambah rasa sakit yang diderita masyarakat Indonesia. Mengingat, mayoritas bangsa Indonesia saat ini, sedang berjuang menghadapi ancaman krisis ekonomi dan PHK besar-besaran.

Sesuai pemaparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam rapat pembahasan APBN 2025 bersama Badan Anggaran DPR tanggal 27 Agustus 2024. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 tidak hanya menyasar para siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah lima tahun (balita).

Besarnya poster anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis membuat World Bank memberikan peringatan, melalui Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen.

Ketika berkunjung di Kementerian Koordinator Perekonomian tanggal 28 Februari 2024, Satu Kahkonen mengingatkan agar Pemerintah mentaati rentang defisit anggaran yang telah ditetapkan, yaitu di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto. Selain itu, Pemerintah juga harus mempertimbangkan stabilitas makroekonomi dan stabilitas fiskal dalam ketika mengeluarkan belanja negara untuk program makan bergizi gratis.

Program makan bergizi gratis merupakan kebijakan yang baik, tetapi jika tidak dibarengi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, maka semua akan sia-sia, sebagaimana program-program sebelumnya yang penuh permainan dan masalah.

Oleh karena itu, presiden terpilih harus mempersiapkan program itu secara matang, khususnya berkaitan dengan pengalokasian dan ketersediaan anggaran, agar kebijakan tersebut tetap sasaran dan tidak melukai hati rakyat.

Deflasi Ekonomi
Kondisi perekonomian bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami fase sangat sulit. Di mana perputaran uang berkurang dan daya beli masyarakat menurun. Harga kebutuhan pokok tidak stabil, naik turun tidak pasti.

Dalam dunia ekonomi hal itu dikenal dengan deflasi. Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan, deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa di suatu wilayah. Fenomena ini terjadi karena penurunan jumlah uang yang beredar, yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.

Penurunan daya beli tersebut biasanya mendorong perusahaan mengeluarkan kebijakan pengurangan jumlah produksi dan penurunan harga jual, dengan tujuan agar masyarakat mampu membeli. Selain itu juga sebagai strategi perusahaan untuk meminimalisir kerugian.

Dampak luasnya ke masyarakat adalah adanya pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Akhinya, banyak masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan baru, karena banyak perusahaan yang tidak membuka lowongan pekerjaan. Di lain sisi, kelas menengah atas mengurangi belanja karena khawatir akan kondisi ekonomi yang memburuk.

Apabila kondisi Deflasi dibiarkan secara berkepanjangan akan berdampak negatif bagi keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya pelaku usaha, UMKM, baik di sektor makanan-minuman, manufaktur, tekstil, properti dan lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Deflasi di Indonesia terjadi mulai Mei 2024 dengan angka 0,03 persen. Angka ini kemudian turun menjadi 0,08 persen di bulan Juni, 0,18 persen di Juli, 0,03 persen di Agustus, dan 0,12 persen di September.

Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, pada Januari mencatat inflasi sebesar 0,04 persen, inflasi 0,37 persen pada Februari, 0,52 persen pada Maret, dan 0,24 persen pada April. Angka ini merupakan kondisi terburuk di Indonesia sejak 1999.

Melihat kondisi kronis tersebut. Pemerintahan Probowo – Gibran harus mampu merumuskan dan melaksanakan keseimbangan kebijakan. Di satu sisi program prioritas harus tetap jalan. Di sisi yang lain, kebangkitan ekonomi, yang mengarah keluar dari deflasi dan inflasi juga harus terus jalan.

Mampukah Prabowo – Gibran Mengatasi?
Deflasi dan hutang negara menjadi tantangan terbesar Pemerintahan Probowo – Gibran dalam menjalankan program kerjanya. Salah satu solusi yang akan dilakukan pemerintah tahun 2025 adalah dengan meningkatkan Pendapatan Negara melalui peningkatan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.

Pemilihan kebijakan peningkatan PPN, menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki empati atau kepekaan terhadap kondisi rakyat. Karena kebijakan tersebut, tidak akan membantu rakyat, tetapi sebaliknya membuat rakyat semakin susah dan sengsara.

Seharusnya, pemerintah memilih kebijakan penambahan pendapatan negara yang tidak merugikan rakyat. Seperti membersihkan mafia pertambangan, mafia pangan, dan mengurangi bagi-bagi jabatan.