Pilkada Serentak dan Cawe-cawe Jokowi Jilid Dua

Silviyana Anggraeni (foto: ist)

SUARABHINNEKA – Membaca situasi kehidupan berbangsa saat ini terutama dalam hal politik nampaknya tidak berlebihan jika kita menyebutnya sebagai suatu kondisi yang ‘kacau’. Kekacauan itu lebih jelas terlihat di lima tahun belakangan, lebih tepatnya di periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi. Pertama diawali saat Prabowo menerima tawaran Jokowi menjadi Menteri Pertahanan, beragam respon pendukung Prabowo pun muncul, ada yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang kecewa dan memilih meninggalkan prabowo.

Sejak saat itu, desas desus kontrak politik antara Jokowi dan Prabowo berhembus, entah kontrak politik seperti apa hanya mereka yang tahu, dan baru pada pemilu 2024 terbukalah kontrak politik itu dengan dipasangkannya Putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

Kedua, dari berbagai sumber mengabarkan adanya ketidakharmonisan antara Jokowi dan Megawati. Keretakan tersebut, informasinya berawal saat Jokowi menyampaikan keinginan untuk menjabat tiga periode, yang kemudian ditolak oleh Megawati, entah apa alasan sebenarnya permintaan itu ditolak.

Salah satu alasan mendasar penolakan tersebut, karena PDI Perjuangan sudah memiliki calon presiden selanjutnya yakni Ganjar Pranowo. Faktor itulah yang menjadi alasan Megawati tidak mau berkoalisi dengan Prabowo, karena PDIP tidak mau Ganjar ‘hanya’ menjadi wakil presiden Ketum Partai Gerindra.

Sedangkan jokowi yang permintaan tiga periodenya gagal, tentu dengan riang gembira menyambut ajakan Prabowo kepada Gibran sebagai wakilnya.

Dengan majunya Prabowo dan Gibran di pilpres 2024, menjadi awal mula gerakan ‘cawe-cawe’ Jokowi. Jokowi sendiri mengakui tindakan cawe-cawe tersebut, tepatnya pada hari senin, 29 Mei 2024 di Istana merdeka saat berbincang-bincang dengan para pemimpin media. Cawe-cawe sdalam praktiknya dimulai dari merubah undang-undang pemilihan umum yang di sah kan oleh Mahkamah Konstitusi yang saat itu diketuai oleh paman dari Gibran sekaligus ipar dari Jokowi. Lalu berlanjut pada intervensi pemilih melalui aparat, pejabat publik di tingkat wilayah dan daerah, bahkan oleh menteri. Belum lagi bansos besar-besaran yang secara tiba-tiba digelontorkan menjelang pilpres dengan maksud masyarakat mau memilih calon yang didukung jokowi dengan dalih keberlanjutan.

Perilaku- perilaku politikus tadi cukup mengambarkan bahwa memang begitulah prioritas mereka saat ini, mencari kekuasaan semata. Semua (Jokowi dan kroni) berbondong-bondong membangun narasi seolah-olah keberlanjutan lebih rasional ketimbang perubahan dengan bersenjatakan survei kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah.

Mereka mengabaikan data dan fakta tentang tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin merosot dari tahun ke tahun. Puncaknya terjadi pada tahun 2020, saat bencana covid 19 menyerang, pertumbuhan ekonomi hanya mampu bertengger di angka 2,01 persen. Dua periode kepemimpinan jokowi, rata-rata pertumbuhan ekonomi berkisar 4,12 persen. Lebih sedikit dibanding era SBY yang rata-rata 5,78 persen. Sebuah kondisi yang tidak relevan dengan survei angka kepuasan yang dirilis.

Itu baru dari segi ekonomi, belum soal penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Soal pendidikan yang jauh dari harapan. Dan soal penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di semua lini. Terlalu panjang rasanya jika harus disebutkan satu persatu, terlalu kompleks daya hancur yang diakibatkan dari kepemimpinan yang terlalu di eluh-eluhkan tanpa melakukan koreksi. Atau memang inilah yang diinginkan para oligarki. Presiden hanya dijadikan bandar guna melanggengkan ambisi pribadi oligarki.

Baru saja memasuki masa tenang setelah pelantikan presiden Prabowo. Kini mereka kembali berulah. Apa itu yang disebut keberlanjutan, melanjutkan kekacauan. Dalam musim kampanye ini para tokoh elit politik itu berlomba-lomba meng-endors para calon pemimpin daerah. Seolah-olah dengan apa yang sudah mereka lakukan, mereka masih memiliki etos, logos dan pathos untuk didengar dan diikuti. Jika boleh memberi saran, sebelum meng-endors, perlu kiranya mereka membeli kaca. Kaca untuk melihat diri mereka, dengan hati nurani yang paling dalam. Namun jika telah berkaca dan tetap dilakukan, artinya kaca yang mereka pakai mungkin memantulkan yang sebaliknya.

Kita lihat bagaimana seorang presiden membuat konferensi pers dan memohon agar masyarakat jawa tengah memilih salah satu calon gubernur. Jokowi tidak mau kalah, banyak pihak menilai pilkada kali ini adalah pertaruhan bagi keberlangsungan politik dinastinya. Di berbagai wilayah jokowi memiliki calon, khususnya sumatera utara yang diisi Bobby menantunya. Anies baswedan dan basuki cahya purnama atau ahok sebagai top 1 dan 2 survei tokoh paling berpengaruh di jakarta juga tidak ketinggalan, mereka meng-endors Pramono Anung-Rano Karno. Selain jakarta, di jawa timur Anies juga mendeklarasikan dukungannya kepada Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim. Juga di wilayah lain seperti jawa barat dan sumatera utara. Meskipun endors yang dilakukan oleh Anies Baswedan banyak disambut positif dari berbagai kalangan, mungkinkah mereka menilai Anies masih memiliki etos, logos dan pathos untuk diikuti.

Era demokrasi terbuka seperti yang dijalani Indonesia saat ini memang memiliki kelebihan dan kekurangan, akan menjadi proses regenerasi kepemimpinan yang tepat jika prinsip-prinsip demokrasi dijalani. Tetapi sebaliknya jika prinsip-prinsip demokrasi tidak ditegakkan. Lagi-lagi yang menjadi korban adalah rakyatnya, sedangkan bagi oligarki, semua yang menguntungkan mereka adalah baik.

Sebagai negara ketiga (berkembang) yang masyarakatnya cenderung bersikap apatis pada persoalan yang bersifat umum, dan lebih terfokus pada kepentingan pribadi (karena ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi). Kondisi perpolitikan yang demikian tentu menjadikan apatisme tersebut semakin menjadi-jadi. Bahkan sebagian masyarakat yang optimis sekalipun akan menjadi skeptis terhadap langkah-langkah yang diambil oleh para pemimpinnya. Skeptisme masyarakat itulah yang kedepan akan sangat berbahaya. Maka menjadi tugas pemerintah untuk menumbuhkan rasa antusias dan optimis akan masa depan bangsa yang lebih baik. Tentu dengan cara menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi nalar dan nurani, tidak melakukan keputusan dan tindakan yang bertolak belakang dengan nurani (pancasila dan UUD 1945) sebagai dasar negara dan dasar konstitusi negara. Dan selanjutnya masyarakat tidak lagi menjadi korban ambisius elit politisi yang mengatasnamakan kepentingan negara padahal untuk kepentingan diri dan kroni.

Saat ini, pada H-1 pilkada, jika mereka para elit tidak menghentikan manufer endors meng-endors, 5 tahun kedepan kita akan kehilangan prinsip penting dalam memilih pemimpin yakni sidiq-amanah-tablik-fathona. Yang mana nantinya para calon pemimpin akan lebih sibuk melakukan lobi politik (agar mendapat endors) daripada memperbaiki integritas diri. Setelahnya sudah bisa kita tebak kemana arah bangsa ini berjalan, yakni arah kehancuran. Dan orang-orang yang percaya pada kemenangan itu bisa didapat dengan cara endors, adalah orang-orang yang menghinakan kecerdasan nalar dan nurani manusia.