Hasil Survei PSDK Unisda dan PUSAD UM Surabaya, Dua Caleg DPR RI Golkar Masuk 6 Besar
Ahmad Sholikin saat memaparkan hasil survei (foto: AZ)
SUARABHINNEKA, LAMONGAN – Pusad Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PSDK) Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) bekerjasama dengan Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya merilis hasil survey tingkat elektabilitas Partai, Calon Legislatif (Caleg) DPR RI, DPRD Jawa Timur.
Kegiatan yang berlangsung di Kayu Manis Resto, Kamis (28/12/2023), juga memaparkan hasil penelitian tentang Netralitas Aparatur Negara di Daerah pemilihan (DAPIL) Lamongan-Gresik.
Peneliti Utama PSDK Unisda, Ahmad Sholikin mengatakan bahwa, Kabupaten Lamongan dan Gresik menjadi daerah penopang Kota Surabaya.
Kabupaten yang bertetangga tu memiliki potensi yang sangat besar berkaitan dengan kekayaan maritim, beserta potensi sebagai lalu-lintas perdagangan barang dan jasa di Teluk Lamong, kawasan industri, manufaktur, hingga smelter emas telah berdiri.
Pria asal Kabupaten Bojonegoro itu mengungkapkan bahwa, daya tarik ekonomi-perdagangan tersebut, menjadi kunci dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
“Teknik pengambilan sample ini memakai Multistage Random Sampling, dimana lokasi diambil di semua kecamatan di Lamongan-Gresik. Sebanyak 27 Kecamatan di Lamongan dan 18 Kecamatan di Gresik yang kemudian masing-masing kecamatan diambil random di desa untuk dijadikan sample penelitian,” ujar Doktor jebolan Universitas Gajah Mada ini.
Sholikin menerangkan, bahwa total responden yang di wawancara sebanyak 1165 orang, tersebar secara proporsional di Kabupaten Lamongan dan Gresik. Adapun margin tingkat toleransi (standard of error/d) 2,8% dengan tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95%.
“Periode survey kami lakukan 11-25 Desember 2023 dengan kendali mutu yang dilakukan secara berlapis mulai dari proses rekrutmen, pelaksanaan training surveyor hingga validasi dan verifikasi pasca pengumpulan data. Sampel tiap desa dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di tiap desa yang dijadikan lokasi penelitian,”ujarnya.
Berdasarkan hasil survey tersebut, Partai Golkar diperkirakan dapat memperoleh 2 kursi DPR RI di Dapil X Lamongan dan Gresik, jika dilihat dari elektabilitas individu Calon Legislatif.
Hal itu karena ada dua calon yang berhasil menempati urutan 6 besar yaitu Ahmad Labib menempati nomor urut 4 dan Dyah Roro Esti menempati urutan ke 6.
Namun elektabilitas individu tersebut tidak menjamin perolehan jumlah kursi, karena penentuan jumlah atau kuota kursi diambil dari hasil perolehan suara keseluruhan Partai Politik. Seperti diketahui kuota kursi DPR RI Dapil X Lamongan Gresik adalah 6 kursi.
Berikut hasil survei elektabilitas Caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Dapil Lamongan Gresik
Belum menyatakan sikap (18,9), lain-lain (12,2), Dr. H. Jazilul Fawaid (8,9), Khilmi (7,7), H. Nasyirul Falah Amru (7,4), Ahmad Labib (6), Prof Zainuddin Maliki (5,2), Dyah Roro Esti W,P (5), Ir. H. Suhandoyo, S.P (3,5) dan Debby Kurniawan (2,9)
Elektabilitas Caleg DPRD Jatim yang dipilih 2024.
Belum menentukan pilihan (15,3) H Makin Abbas (14,8), Lain-lain (13,7), Husnul Aqib (8,9), Andy Firasadi (7,7) Kodrat Sunyoto (7,5), H Samwil (5,7), Munawaroh (5,0).
Berikut data pilihan partai yang dipilih menjelang Pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik:
Partai Kebangkitan Bangsa PKB (18,24), Partai Golkar (13,1), Belum menentukan (17,29), Partai Gerindra (10,97), Partai PDIP (10,9), Partai PAN (7,5), Partai Nasdem (5,4), Partai Demokrat (5,3).
Sementara itu, Thoat Setiawan Peneliti Utama PUSAD UM Surabaya mengatakan, dua partai menengah dan atas yang diprediksi mengalami penurunan suara di Dapil 10 adalah Demokrat dan PPP, sementara 2 partai yang mengalami peningkatan suara Golkar, PKB dan Gerindra.
Ia menyebut, nama-nama Caleg incumbent di DPRD Prov Jatim, masih di dominasi nama-nama lama, tetapi untuk caleg DPR-RI muncul nama-nama baru yang mencuri perhatian (Ahmad Labib, Ufiq Zuroida, Lukman Hakim, HJ. Erna Mastiningrum, dll)
“Swing voters masih relatif sangat tinggi, hal tersebut disebabkan beberapa alasan, diantaranya; waktu pencoblosan yang masih lama, menunggu program terbaik yang ditawarkan dan menunggu fatwa ulama dan tokoh masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: M. Nur Ali Zulfikar
