DPRD Lamongan Minta Dana BTT Dimaksimalkan Untuk Penanganan Banjir
Anggota DPRD Lamongan Fraksi Gerindra, Anshori memberikan keterangan kepada awak media (foto: istimewa)
Suarabhinneka.com – Anggota DPRD Lamongan Fraksi Gerindra, Anshori memberikan sorotan tajam terhadap banjir musiman yang terjadi di daerah sekitar Bengawan Jero.
Politikus asal Desa Keben, Kecamatan Turi itu menilai langkah pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir belum serius. Akibatnya banjir akibat luapan sungai Bengawan Njero tersebut juga menenggelamkan lahan para petani tambak.
Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan itu mengatakan bahwa, bencana banjir tersebut tentu mengakibatkan kerugian yang luar biasa bagi masyarakat, para petambak gagal panen, lumpuhnya perekonomian, aktivitas warga, pendidikan dan pelayanan publik di sejumlah desa terganggu akibat banjir.
Terkait nasib ribuan petani tambak yang gagal panen akibat dampak bencana banjir, Fraksi Gerindra berharap seluruh petambak yang terdampak, mendapat bantuan dan perhatian serius dari Pemkab Lamongan.
“Kalau anggaran di OPD tidak ada atau atau tidak cukup, Fraksi Gerindra berharap anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada tahun 2023 sebesar 15 milyar digunakan semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat terdampak bencana banjir,” kata Anshori kepada Suarabhinneka.com, Jumat (24/2/2023).
Penanganan bencana banjir, ungkap Anshori, Pemkab Lamogan bisa membantu para petambak yang gagal panen, apakah itu melalui bantuan bibit ikan, waring atau lainnya. Jangan sampai anggaran BTT penyerapannya sangat rendah, karena tiap tahun anggaran BTT ini tidak maksimal penyerapannya.
“Seperti tahun 2020 dana BTT sebesar 54 milyar dan hanya terserap 56,40 persen, tahun 2021 sebesar 30 milyar hanya terserap 64, 62 persen dan tahun 2022 sebesar 31,5 milyar hanya terserap sebesar 9, 24 persen,” ungkapnya.
Penyerapan anggaran BTT yang tidak maksimal tiap tahun ini tentu kita sayangkan, karena anggaran BTT bisa di gunakan untuk penanganan bencana banjir, dan tiap tahun Lamongan terjadi bencana banjir, banyak masyarakat yang butuh bantuan, terutama para petambak yang gagal panen akibat banjir belum tersentuh bantuan pemerintah.
Padahal kalau produksi ikan tinggi selalu diklaim sebagai keberhasilan pemerintah, sedangkan ketika terjadi bencana banjir, para petambak hanya di data tambaknya, tapi setelah itu tidak di ikuti dengan kebijakan pemerintah daerah yang bisa membantu para petambak, realitas seperti ini menimbulkan kesan bahwa Anggaran BTT hanya jadi pajangan untuk menjaga kesehatan fiskal APBD.
“Atau memang pemerintah kurang serius menangani banjir serta tidak berpihak ke petambak yang tiap tahun mengalami gagal panen akibat bencana banjir,” ujar Anshori.
Sedangkan terkait kinerja pasangan Yes Bro, Politisi Gerindra ini melihat raport kinerja yang paling rendah adalah terkait janji penanganan banjir di Bengawan njero.
“Saya berharap persoalan bencana banjir yang merugikan puluhan milyar tiap tahun ini mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah kabupaten lamongan, jangan sampai menimbulkan kesan siapapun bupati dan wakil bupati yang memimpin Lamongan nasib warga Bengawan njero tidak ada perubahan dan bencana banjir tetap terjadi tiap tahunnya,” tegasnya.
Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Lamongan, hingga Jumat (24/2/2023), banjir akibat luapan sungai Bengawan Njero, anak sungai Bengawan solo itu merendam 6.251 rumah dan tambak seluas 7501 hektar. Tersebar di delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Turi, Kalitengah, Deket, Glagah, Karangbinangun, Karanggeneng, Laren, dan Babat. Selain itu banjir juga mengakibatkan fasilitas umum juga terdampak, seperti bangunan sekolah hingga akses jalan antar desa serta antar kecamatan.
