Din Syamsuddin Minta Prabowo Tegas Berantas Korupsi
Din Syamsuddin saat memberikan keterangan kepada awak media Lamongan (foto: az)
SUARABHINNEKA– Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 2005-2015, Din Syamsuddin mengajak masyarakat untuk memberi kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Din Syamsuddin, menyoroti mega korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN).
“Kita sesungguhnya optimistis dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Watak beliau, komitmen kebangsaan dan keindonesiaannya, serta wawasan yang mengayomi umat berbagai agama menjadi modal penting dalam memimpin bangsa ini,” ujar Din Syamsuddin saat hadir dalam Kajian Ramadhan PW Muhammadiyah Jatim di Dome UM Lamongan, Sabtu (8/1/2025).
Maraknya kasus korupsi di berbagai sektor, kata Din, termasuk di BUMN dan kementerian.
Din mengapresiasi langkah tegas Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menindak para pelaku yang terlibat dalam praktik korupsi, termasuk upaya menstabilkan harga kebutuhan pokok.
“Saya tahu tindakan tegas yang dilakukan Pak Amran adalah atas perintah Presiden Prabowo. Beliau baru saja menelepon saya setelah turun langsung ke pasar di Lenteng Agung, di mana ia memecat supplier atau pengusaha yang menaikkan harga secara tidak wajar,” kata Guru Besar Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Din berharap, para menteri harus fokus dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan dengan penuh integritas.
Dia juga mengingatkan agar semua pihak menjauhi praktik korupsi, karena selain merugikan negara, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan ajaran agama.
“Menteri-menteri harus memastikan bahwa mereka tidak melakukan korupsi. Dalam ajaran agama, korupsi adalah perbuatan yang akan dibalas dengan siksaan Allah SWT di akhirat nanti,” tegasnya.
Din menaruh harapan besar kepada kepemimpinan Prabowo. Ia menilai salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah keberadaan beberapa pejabat yang memiliki rekam jejak kurang bersih.
“Masalah mendasar dalam pemerintahan ini adalah adanya political liability atau beban politik dari sebagian pembantu presiden yang tidak bersih. Mungkin pada saatnya nanti mereka sepatutnya diganti,” pungkasnya (az).
