DPRD Lamongan Setujui Perda Pertanggungjawaban APBD 2023
Juru Bicara Banggar DPRD Lamongan, Ning Darwati menyerahkan berkas persetujuan kepada Bupati Yuhronur Efendi dan Pimpinan Rapat (foto: az)
SUARABHINNEKA, LAMONGAN – DPRD Lamongan menyetujui Rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Perda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
Persetujuan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna hari keempat dalam rangka persetujuan Raperda pertanggungjawaban APBD di ruang Paripurna DPRD setempat, Senin (10/6/2024).
Persetujuan tersebut telah melalui pembahasan dan disepakati oleh badan anggara (Banggar) bersama tim anggaran Kabupaten Lamongan.
Juru bicara Banggar Kabupaten Lamongan Ning Darwati memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan yang sudah menyampaikan Raperda secara tepat waktu. Tindakan tersebut bentuk realisasi UU No 9 tahun 2015 dan PP No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan uang daerah.
“Terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan yang sudah tepat waktu dalam menyampaikan Raperda tahun 2023, atau paling lambing enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” tutur politisi PDI Perjuangan ini.
Lebih jauh, Ning Darwati menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk rancangan peraturan daerah, telah disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur.
Menurutnya, semua syarat telah memenuhi aspek normatif, kepatuhan, dan kewajaran. Mengingat Kabupaten Lamongan berhasil mempertahankan penghargaan opini wajar tanpa batas (WTP) sebanyak delapan kali berturut-turut.
Capaian tersebut, tambah Ning Darwati sangat memberikan pengaruh dasar penyusunan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
“Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pendapatan terealisasi sebesar 3 Triliun 209 Milyar 621 Juta 138 Ribu 515 Rupiah 87 Sen atau 90,62 persen, yang merupakan rincian dari pendapatan daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah yang sah. Sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar 3 Triliun 161 Milyar 814 Juta 99 Ribu 392 Rupiah 23 Sen atau 90,42 persen. Pada pembiayaan daerah terealisasi 100,20 persen,” tegasnya.
Dari hasil pembahasan diharapkan pelaksanaan APBD berikutnya dapat dilakukan secara maksimal. Banggar meminta Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan sinkronasi secara lengkap laporan keuangan sebagaimana yang tertuang dalam buku laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
“Tidak hanya itu, ke depan Pemerintah Kabupaten Lamongan harus lebih detail dalam memberikan fasilitasi beasiswa kepada siswa yang kurang sejahtera, memberikan alokasi anggaran untuk BPJS kelas tiga di RSUD Dr. Soegiri dan memperhatikan kondisi kelayakan infrastruktur dengan cara rutin pemeliharaan,” pungkasnya.
Penulis : M Nur Ali Zulfikar
