Kunker di Lamongan, Menteri Desa Apresiasi Pemberdayaan yang Digerakkan Pemkab Lamongan
Menteri Desa PDT, Yandri Susanto saat meninjau usaha Budidaya Ikan Lele Desa Plosowahyu Lamongan (foto: ist)
SUARABHINNEKA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Lamongan, Senin (22/12/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Yandri meninjau secara langsung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Plosowahyu.
Selain itu, Yandri juga menghadiri kegiatan saba desa yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) Merah Putih di Pendopo Lokatantra Lamongan.
Dalam kunjungannya, Yandri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pemberdayaan desa. Dia juga melihat peluang, dengan jumlah desa di Kabupaten Lamongan tergolong paling tinggi di Jawa Timur, yakni 462 desa dan 12 kelurahan.
“Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan pak Bupati bersama jajaran Forkopimda dalam pemberdayaan Desa. Khususnya berkaitan program strategis pemerintah,” ujar Yandri.
Yandri menegaskan bahwa, pemberdayaan desa sangat penting. Karena memiliki dampak langsung dalam membantu mengentas kemiskinan.
Hadirnya KDMP, kata Yandri diyakini mampu memperbaiki dan mengakselerasi lembaga perekonomian di pedesaan.
“Pemberdayaan desa bersifat sangat penting, karena memiliki dampak langsung pada pengentasan kemiskinan. Saat ini lembaga perekonomian di desa sedang diupayakan optimal melalui KDMP dan Bumdes,” tutur Mendes Yandri.
Sementara itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menyatakan komitmen dalam memberdayakan desa, hal itu ditunjukkan dengan pemaksimalan aktualisasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Pemkab Lamongan terus berkomitmen memberdayakan masyarakat desa. Saat ini kami juga terus memaksimalkan progress dan fungsi KDMP. Karena seperti yang dimaksud Pak Presiden Prabowo, yakni menguatkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Yes.
Bupati Yes mengungkapkan bahwa, hingga hari ini, sudah ada 103 KDMP yang beroperasi di Lamongan dan 13 KDMP sudah melakukan kerjasama dengan SPPG.
Ada 39 KDKMP lainnya masih dalam proses pembangunan. Sedangkan 429 KDMP di Kabupaten Lamongan sudah terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes). Sebagian sudah memilik omset dari KDMP sekitar Rp 455 juta.
“KDMP di Lamongan bergerak di berbagai sektor ekonomi desa, meliputi perdagangan (toko retail, kebutuhan pokok), pertanian, perikanan dan kelautan, serta jasa (pengelolaan sampah), melengkapi layanan simpan pinjam dan bertujuan memperkuat ekonomi lokal serta ketahanan pangan dengan kemitraan strategis,” tegasnya.
Sebelum ada program KDMP, ujar Bupati Yes, Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten tercatat juga aktif. Tercatat ada 18 Bumdes di Lamongan berstatus maju dan 22 berstatus berkembang.
“Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari status desa. Pada tahun 2025, sebanyak 185 desa di Kabupaten Lamongan menduduki status maju. Sedangkan 277 di antaranya berstatus mandiri,” tuturnya.
Salah satu Bumdes yang maju adalah Bumdes yang ditinjau langsung Mendes di wilayah Plosowahyu. BUMDes tersebut bergerak di bidang kambing perah dan budidaya ikan lele.
Tampak turut hadir, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ahmad Riza Patria, Sekretaris Utama BNN RI Tantan Sulistyana, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua Umum Apdesi MP Anwar Sadat.
Kemudian, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Direktur Fasilitasi Kerjasama LPD dan BPD Kementerian Dalam Negeri Zanariah, dan Kepala BNNP Jawa Timur Budi Mulyanto (az).
