Paripurna LKPJ 2022, Ini Rekomendasi DPRD Lamongan
Imam Fadlli saat membacakan rekomendasi LKPj 2022 (foto: istimewa)
SUARABHINNEKA – DPRD Lamongan menggelar rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2022 di kantor DPRD di Jalan Basuki Rahmat, Senin (3/4/2023).
Juru bicara Imam Fadlli, mengatakan bahwa Pansus DPRD Kabupaten Lamongan kompak menyampaikan apresiasi atas kinerja dan prestasi yang dicapai Bupati Lamongan dalam LKPj Tahun Anggaran 2022, termasuk terealisasinya program prioritas Jamula (Jalan Mantap dan Alus Lamongan).
“DPRD Kabupaten Lamongan mengapresiasi hasil kinerja dan prestasi yang capai Bupati Lamongan. Seperti Program Jamula dengan dilakukannya rekonstruksi sepanjang 41,096 KMm dan rehabilitasi jalan sepanjang 0,459 Km, pemeliharaan berkala 3,2 km, penggantian jembatan ada 6 titik. Kami mengapresiasi kepada Bupati atas program tersebut, ” kata politikus Partai Gerindra ini.
Pria yang akrab disapa pak Fadlli ini mengungkapkan, Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dalam hal ini Bupati Lamongan untuk terus melanjutkan program Jamula pada tahun 2023.
“Panjang jalan di Kabupaten Lamongan mencapai 600 km lebih. Sehingga masih banyak jalan yang harus direalisasikan dalam program Jamula,” ungkapnya.
Pansus, kata Fadlli mengapresiasi Bupati Lamongan atas diterimanya Penghargaan Railway Safety Award dari Kementerian Perhubungan RI. Meski demikian, Pansus DPRD juga merekomendasikan agar Dinas Perhubungan aktif mengontrol PJU (Penerangan Jalan Umum) yang mati.
“Masih banyak PJU yang mati. Mohon Dishub selalu mengontrol PJU-PJU yang menjadi tanggungjawab sehingga tidak sia-sia, ada lampu yang mati, merawat lebih penting,” tegasnya.
Apresiasi juga diberikan kepada beberapa sektor, seperti tercapainya Pemkab Lamongan melalui Kesbangpol dalam menangkal paham radikalisme dan ekstrimisme yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila.
“Program pengawasan oleh instansi pengawas pemerintah daerah sangat membantu kedisiplinan kinerja internal dalam kaitannya pelaksanaan urusan atau tugas pemerintahan,” ujarnya.
Sementara di sektor pendidikan, Pansus meminta Pemerintah Kabupaten Lamongan membuat roadmap dan target penyelesaian pengangkatan honorer guru dan tenaga kependidikan untuk menjadi PPPK.
“Tidak hanya itu perbaikan-perbaikan sekolah yang tergenang air saat musim penggunaan harus menjadi prioritas, atau proses KBM tidak terganggu,” tandasnya.
Di bidang kesehatan, terang Fadlli, Pemerintah Kabupaten Lamongan harus membuat roadmap penanganan stunting secara menyeluruh.
“Kami meminta koordinasi antar perangkat daerah (Dinas PMD dengan Kader Posyandu, Dinas Kesehatan, Dinas P3A dan Dinas PPKB) untuk bersama-sama mengurangi angka stunting melalui program-program yang terpadu,” terang mantan Wakil Ketua Umum PP IPNU ini.
Fadlli melanjutkan bahwa, di sektor tenaga kerja, Pansus juga merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bisa berkarya di perusahaan-perusahan Lamongan. sehingga akan menekan tingkat pengangguran terbuka.
“Memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bisa berkarya di perusahaan-perusahan Lamongan ini sangat penting, hal ini perlu mendapatkan perhatian serius untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” pungkasnya. (az)
