DPRD Lamongan Gelar Paripurna KUA PPAS Perubahan
Bupati Yes menyerahkan dokumen KUA PPAS kepada Abdul Ghofur (foto: prokopim Lamongan)
SUARABHINNEKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menggelar rapat Paripurna pertama pembahasan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.
Agenda rapat berlangsung di ruang Paripurna DPRD di Jalan Basuki Rahmat, Selasa (1/8/2023).
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengatakan, terdapat empat poin utama pembangunan daerah yang akan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada perubahan KUA PPAS APBD tahun 2023.
“Ke-empat poin tersebut yakni, Melanjutkan peningkatan pembangunan Infrastruktur jalan melalui Program JAMULA; Peningkatan sarana prasarana infrastruktur Pendidikan, tempat ibadah dan lembaga keagamaan; Penyesuaian dan Penambahan Gaji PPPK yang baru dilantik formasi Tahun 2023, serta; dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang akan datang,” kata pria yang akrab disapa Bupati Yes ini.
Bupati Yes menerangkan, perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini mengakomodir beberapa penyesuaian yang penting dan mendesak.
Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta untuk mensinkronkan dengan realisasi pencapaian target pendapatan.
“Realisasi belanja daerah dan pembiayaan di tahun anggaran 2022 serta mempertimbangkan hasil evaluasi capaiannya sampai dengan semester I tahun anggaran 2023,” terangnya.
Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan tersebut, kata Bupati Yes, maka secara ringkas fiskal pada perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2023 memiliki postur, pendapatan daerah setelah perubahan diperkirakan menjadi Rp 3.475.883.999 atau mengalami kenaikan 7,41 persen dari APBD sebelum perubahan.
“Kemudian belanja daerah setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp 3.491.251.335.096 atau mengalami kenaikan 9,77 persen dari APBD sebelum perubahan. Sementara, pembiayaan daerah setelah perubahan, diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp 15.367.336.096,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur menjelaskan bahwa, sebelum nanti disahkan menjadi APBD Perubahan, akan terlebih dibahas dalam rapat badan anggaran bersama dengan instansi terkait. “Setelah ini akan dibahas bersama, sebelum nanti disahkan,” jelasnya. (AZ)
