3 Jam Orasi di Kantor DPRD Lamongan, IMM, GMNI dan HMI Suarakan Permasalahan Rakyat
Aliansi Cipayung Plus saat orasi di depan Kantor DPRD Lamongan (foto: az)
SUARABHINNEKA – Puluhan aktivis yang menamakan diri sebagai kelompok aliansi Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD dan Pemkab Lamongan, Senin (29/5/2023).
Aliansi tersebut terdiri dari Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Mbah Lamong.
Dalam orasinya, para mahasiswa mengatakan bahwa akis ini sebagai salah satu cara aktivis memperingati HJL (Hari Jadi Lamongan) ke-454 dan 25 tahun reformasi. Para mahasiswa kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur.
Para pejuang aspirasi rakyat itu memulai aksinya dengan jalan kaki dari Lamongan Sport Center (LSC) atau GOR yang jaraknya sekitar 800 meter dari titik pusat aksi. Selama perjalanan para demonstran membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan mereka.
“Kami meminta komersialisasi Pendidikan dihentikan, cabut UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan berikan jaminan Pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat di Lamongan. Penyelesaian tata ruang di Bengawan Njero terkait banjir tahunan. Gugat program Jamula. Wujudkan Reformasi Birokrasi Kesehatan demi terpenuhinya pelayanan gratis tanpa diskriminasi di Lamongan,” ungkap salah satu Korlap Aksi Alexi Candra dalam orasinya.
Tidak hanya itu, para mahasiswa juga meminta agar perbaikan infrastruktur kesehatan dan pelayanan kesehatan di Lamongan. Selain itu mereka juga menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan subsidi pupuk, bibit dan obat-obatan bagi petani Lamongan.
“Kami juga mendesak agar pemerintah mencabut dan membatalkan UU nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” tegasnya.
Puluhan demonstran sempat tertahan selama 3 jam di depan kantor DPRD Lamongan, karena Ketua DPRD Lamongan tidak kunjung menemui massa aksi. Bahkan, para mahasiswa sampai puluhan kalo berteriak memanggil nama Abdul Ghofur.
“Ghofur keluar, ghofur keluar, ghofur keluar, ghofur keluar, temui kami yang memperjuangkan nasib masyarakat. Jangan kau pura-pura buta dan tuli,” teriak puluhan massa secara bersamaan.
Tidak kunjung bertemu Abdul Ghofur, para mahasiswa menggelar aksi tabur bunga di depan pintu gerbang DPRD Lamongan, sebagai simbol matinya hati nurani wakil rakyat. “Aksi tabur bunga ini sebagai simbol matinya demokrasi wakil rakyat di DPRD Lamongan,” kata Alexi.
Ini terjadi saat mahasiswa kecewa terhadap sikap anggota DPRD dan aparat kepolisian yang makin memperketat penjagaan gebang pintu masuk gedung megah di Jalan Basuki Rahmat ini. Akibatnya, para mahasiswa mencoba membuka gerbang dengan paksa.
Mahfud Shodiq dan Muhammad Burhanudin anggota DPRD Lamongan yang ditugasi sebagai negosiator diusir oleh mahasiswa, karena yang diharapkan hadir adalah Ketua DPRD Abdul Ghofur.
Setelah melalui negosiasi yang lama, akhirnya para mahasiswa diperkenankan masuk ke dalam kantor DPRD Lamongan untuk mencari Ketua DPRD Lamongan, tetapi mereka semakin kecewa, karena tidak melihat Ketua DPRD di ruang kerjanya.
“Mewakili Ketua DPRD Lamongan, kami mengapresiasi dan akan menindaklanjuti semua tuntutan rekan-rekan mahasiswa ini,” ujar Mahfud Shodiq.
Kecewa aksi di DPRD Lamongan. Massa aksi akhirnya melanjutkan menyampaikan aspirasi di depan kantor Bupati Lamongan. Ditemui Sekda Moh. Nalikan tidak terima, akhirnya para mahasiswa memaksa untuk video call dengan Bupati Yuhronur Efendi.
Melalui saluran telfon, pria yang akrab disapa Bupati Yes itu menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kritik yang disampaikan oleh para mahasiswa.
“Kami menyampaikan terima kasih dan berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi teman-teman mahasiswa yang telah disampaikan tadi. Karena hakikatnya, semua aspirasi itu sudah masuk dalam program prioritas kami, dan sebagian besar sudah berjalan dan sedang akan dikerjakan tahun ini,” terang Bupati Yes. (az)
